REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Fakih meminta pemerintah menyiapkan
alternatif lain untuk mengukur mutu pendidikan jika moratorium Ujian Nasional
(UN) dilaksanakan. Sebab, UN selama ini dijadikan alat ukur mutu pendidikan
oleh pemerintah.
“Kalau UN tidak dilakukan maka alat evaluasi harus tetap terpantau sehingga meyakinkan kita bahwa pendidikan kita mengalami kemajuan,” ujar Fikri saat dihubungi Republika, Senin (28/11).
Politikus Partai Keadilan Sejahteran (PKS) itu mencontohkan, pemerintah bisa mendorong sekolah untuk meningkatkan daya serap mata pelajaran. Disamping itu, pemerintah juga perlu melakukan pemantauan secara berkala ke sekolah.
Fikri mengakui selama ini UN selalu menakutkan bagi siswa. Pasalnya, dia menilai, UN dijadikan sebagai syarat kelulusan. Selain itu, UN juga menjadi tolak ukur kemampuan siswa.
“Jadi bagaimana pemerintah mengukur kemampuan tapi tidak mesti menentukan kelulusan,” kata Fikri.
Sumber:
Rep: Rahmat Fajar/ Red: Nidia Zuraya
Dok Republika
Tuesday, 29
November 2016, 05:41 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar