Senin, 28
November 2016 16:39
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pengamat
Pendidikan Kalbar, Dr Aswandi menyatakan perlu kajian lebih mendalam
terhadap kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI
melakukan memoratorium penyelenggaraan ujian nasional (UN).
Akan tetapi, untuk penerapan penghapusan
Unas ini menurut Aswandi tetap harus bertahap.
"Harus diuji lebih dulu semisal ke
sekolah-sekolah yang sudah mengejar standar nasional pendidikan, jangan
langsung dilakukan kesemua sekolah dan tingkatan pendidikan yang ada,"
jelasnya.
Mengenai efisiensi, Aswandi menyampaikan
bahwa jika hal itu hanya satu dasar pertimbangan saja.
Yang terpenting menurutnya adalah
ketuntasan belajar harus terukur pencapaiannya. Semua upaya peningkatan dan
perbaikan memerlukan pengujian atau penilaian.
"Jika mau menghapuskan UN sebaiknya
evaluasi formatif difektifkan agar pencapaian pembelajaran tercapai. Jika
evaluasi formatif tidak efektif dan UN ditiadakan, maka tunggu saja kehancuran
pendidikan," tegas pengamat pendidikan Universitas Tanjungpura tersebut.
Bahkan ia jiga menyampai warning bahwa
mendidik manusia tidak sama dengan memproduksi barang yang jika salah dengan
mudah dibetulkan dan dirubah.
Menteri juga diharapkan harus bijak,
tidak setiap kebijakan bisa tuntas dalam satu periode jabatan. Melainkan bisa
dilanjutkan dan dikembangkan dengan pemegang jabatan selanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa setiap
kebijakan harus dibiasakan dimulai bertahap dan ada evaluasi. "Ini kan
bukan membuat mesin atau barang yang mudah dibongkar pasang tapi mendidik
manusia, jadi jika tidak hati-hati bisa fatal," pungkasnya.
Sumber:
http://pontianak.tribunnews.com/2016/11/28/pengamat-salah-buat-kebijakan-pendidikan-generasi-bisa-hancur
Tidak ada komentar:
Posting Komentar